Pengikut

Rabu, 10 Desember 2008

Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal

A. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

B. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.


3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

PASAR VALUTA ASING

Pasar valuta asing (foreign exchange market) adalah pasar yang memperdagangkan berbagai mata uang suatu negara (the currencies of the various nation’s). Pasar valuta asing bukan berarti mempunyai lokasi tertentu seperti pasar komoditi, tapi merupakan organisasi beberapa instansi, diantaranya ; bank sentral, eksportir, importir, dan lain-lain. Organisasi ini dapat menjual dan membeli valuta asing, berarti mereka mempunyai cadangan valuta asing.
Banyak fungsi dari pasar valuta asing, di antaranya;
1. Mentransfer daya beli dari satu mata uang dengan mata uang lainnya.
2. Untuk membeli kredit bagi perdagangan luar negeri.
Walaupun banyak fungsi pasar valuta asing, namun yang lebih penting adalah dalam mentransfer daya beli (kurs), yang sering juga disebut dengan exchange rate.

Kurs (Exchange Rate)
Dalam perdagangan internasional, eksportir menerima valuta asing sebagai hasil dari penjualan produknya, tetapi valuta asing tersebut belum dapat langsung dipergunakan dalam negeri. Di pihak lain importir membutuhkan valuta asing untuk membayar produk yang di belinya (diimpor), karena mata uang dalam negerinya kemungkinan tidak dapat diterima oleh eksportir. Baik eksportir maupun importir memerlukan pasar valuta asing untuk melakukan transaksi penukaran daya beli mata uang tersebut. Jadi kurs (exchange rate) tidak lain dari “Nilai satu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya”.

Contoh:
1. Kurs antara dollar dengan poundsterling.
£1 = $2,00
2. Kurs antara rupiah dengan dollar.
$1 = Rp9.700,00
3. Dan lain-lain.
Dari kurs tersebut dapat kita lihat bahwa ; nilai poundsterling lebih tinggi dari dollar di mana apabila Amerika membeli atau mengimpor produk seharga £1, maka dia harus membayar $2,00. Demikian pula dengan rupiah terhadap dollar bahwa nilai rupiah lemah dari dollar, berarti apabila Indonesia mengekspor suatu produk ke Amerika dengan harga Rp9.700,00 berarti Indonesia hanya menerima $1.
Perbedaan nilai kurs ini di tentukan oleh kekuatan demand dan supply masing-masing negara.
Sebagai contoh ;
• Apabila permintaan Indonesia terhadap dollar lebih tinggi dari penawaran dollar Amerika ke Indonesia maka nilai dollar akan lebih besar daripada rupiah. Begitu pula dengan mata uang lainnya.
• Apabila permintaan negara Malaysia terhadap rupiah lebih tinggi daripada Indonesia menawarkan rupiah, maka nilai rupiah akan lebih tinggi dari uang Malaysia.
Sebenarnya nilai mata uang suatu negara juga merupakan salah satu indikator majunya suatu negara tersebut. Tingginya nilai dollar, yen, poundsterling terhadap mata uang lainnya terutama terhadap mata uang negara berkembang, menunjukkan permintaan negara berkembang terhadap ketiga mata uang tersebut lebih tinggi, daripada mereka meminta mata uang negara berkembang.


Sistem Penetapan Kurs VALAS :
1. Fixed Exchange Rate (Sistem Kurs Tetap/Stabil)
Sistem ini diciptakan berdasarkan perjanjian Bretton Wood pada tahun 1944 yang telah melahirkan suatu lembaga moneter internasional yang sekarang ini dikenal sebagai International Monetary Fund (IMF).
Salah satu kondisi utama yang diperlukan agar arus perdagangan dan investasi internasional atau antar negara dapat berjalan lancar adalah sistem nilai tukar atau foreign exchange rate yang tetap atau stabil. Sehingga akan memberikan kepastian kepada kegiatan perdagangan dan investasi atau dunia bisnis internasional pada umumnya
2. Floating Exchange Rate (Sistem Kurs Mengambang/Berubah)
Dalam hal ini nilai tukar suatu mata uang atau valas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valas.
Apabila penentuan kurs valas di bursa valas tersebut terjadi tanpa campur tangan pemerintah maka disebut sebagai sistem clean float atau freely floating system atau sistem kurs mengambang murni.
Sebaliknya, apabila pemerintah turut campur tangan mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap valas di bursa valas maka disebut sebagai dirty float atau managed float system atau sistem kurs mengambang terkendali.
Sistem ini banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
3. Pegged Exchange Rate System (Sistem Kurs Terkait)
Sistem tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem ini antara lain dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan nilai mata uangnya dengan USD dan SDR.